Larangan Calon Legislatif Eks Koruptor Resmi Dikeluarkan KPU!

Share:

Larangan Calon Legislatif Eks Koruptor Resmi Dikeluarkan KPU! Ya, pada pemilu 2019 mendatang, KPU secara resmi menyatakan akan melarang mantan napi yang terkait kasus korupsi untuk mendaftar sebagai calon anggota legislatif. Baik itu di tingkat kabupaten, kotamadya, provinsi maupun nasional.

Pemilihan Calon Legislatif

Pemilihan Calon Legislatif

Larangan yang telah diterbitakan KPU tersebut dicatat pada Peraturan KPU (PKPU) No. 20 tahun 2018 tentang tata cara pemilihan calon legislatif dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional. PKPU ini telah ditetapkan oleh Ketua KPU Arief Budiman pada tanggal 30 Juni 2018 lalu.

Larangan eks koruptor untuk maju sebagai caleg ini tercantum pada Pasal 7 Ayat (1) huruf h. Pada pasal itu tertulis secara jelas bahwa mantan terpidana korupsi tidak boleh mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif pada pemilu 2018.

Selain hal yang telah disebutkan di atas, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan PKPU No. 20 – 2018 pun sudah diunggah dalam JDIH di halaman kpu.go.id.

“Ya ini sudah pasti akan diterapkan pada pemilu 2019 nanti. Karena juga telah diumumkan di JDIH,” ungkap Pramono saat diwawancara oleh beberapa media pekan lalu.

Telah diketahui pula, Kementerian Hukum dan HAM sempat tidak setuju untuk mengeluarkan UU PKPU tersebut. Alasan Kemenkumham yaitu larangan eks koruptor untuk maju menjadi caleg tidak diatur pada peraturan yang lebih tinggi. Yakni UU Nomor 7 2017 tentang pelaksanaan Pemilu.

Kendati demikan, KPU telah menetapkan PKPU tersebut utuk pedoman pelaksanaan Pileg 2019. Pramono berkata, PKPU tersebut sah diterapkan pada pemilu 2019 meski tidak ditetapkan oleh Kemenkumham. “Peraturan MK (Mahkamah Konstitusi) juga tetap berlaku saat disahkan sendiri oleh MK,” tuturnya.

Sebelum itu, Ketua KPU Arief Budiman juga telah menyatakan hal yang sama. Beliau berkata KPU mempunyai kewenangan khusus untuk menerbitkan dan menetapkan peraturan secara mandiri sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.

“Kalau Anda simak di beberapa lembaga, sebenarnya mereka juga memiliki kewenangan tersendiri untuk membuat peraturan secara mandiri,” tutur Arief di kantor KPU.

Arief juga menegaskan bahwa dia tidak melangkahi kewenangan yang telah diberikan. Selama ini, ucap Arief, KPU sudah melaksanakan tupoksi sesuai aturan. Pada setiap proses pembuatan PKPU tersebut.

Semisal, KPU melakukan rapat pleno dan berkonsultasi bersama Komisi II DPR dan Bawaslu serta Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan dari pemerintah.

“KPU sebenarnya sudah menjalankan prosedur yang perlu ditempuh sebagaimana telah diatur pada UU Nomor 12 tahun 2011,” tuturnya.

Kapan KPU Akan Menyelenggarakan Pemilihan Calon Legislatif?

KPU akan menyelenggarakan Pemilu 2019 mendatang secara bersamaan. Pemungutan suara untuk pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, DPD, dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan pada waktu yang sama, yaitu pada 17 April 2019.

Simak : http://jaskiat.com/situs-jual-beli-online-terbaik-harga-murah/

Berdasar pada jadwal yang sudah ditetapkan KPU, pendaftaran untuk bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota diselenggarakan pada 4-17 Juli 2018. Jika telah memenuhi syarat, para bakal calon diumumkan secara resmi sebagai calon di 20 September 2018.

Selain itu, KPU berencana membuka pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden pada 4-10 Agustus 2018. Bakal calon legislatif dan capres- cawapres yang lolos persyaratan akan ditetapkan sebagai calon pada 20 September.

Berita Lainnya

Mau coba belanja di situs online shop terpercaya? Kunjungi situs JASMARKET.com sekarang juga!